Sejarah Pemberontakan PKI Di INDONESIA

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PEMBERONTAKAN DI INDONESIA

1. FAKTOR TERJADINYA PEMBERONTAKAN PKI DI MADIUN
  • FAKTOR AGAMA
PKI adalah partai yang menganut paham komunis yang berarti paham yang tidak mengakui adanya Tuhan. Dalam hal ini, PKI sangat sensitif terhadap agama-agama yang ada di negara Indonesia terutama Islam. Bagi PKI Islam adalah musuh terbesar dalam mewujudkan visi dan misinya, karena menurut PKI Islam memiliki pengaruh yang kuat di Indonesia dan masyarakat umum. Maka umat Islam pun bersatu untuk melawan paham yang dibawa oleh PKI. Umat Islam bersatu dan sepakat membentuk partai politik Islam yang diberi nama Masyumi “Majelis Syuro Muslimin Indonesia”.
  • FAKTOR POLITIK
Politik yang memiliki hubungan erat dengan kekuasaan, maka sangat dibutuhkan masa yang nantinya akan jadi pendukung dalam pergerakan yang akan dicetuskan. PKI sadar bahwa di Indonesia sebagian besar penduduknya beragama Islam, khususnya masyarakat pedesaan yang awam pendidikan. PKI juga mencoba merekrut masa dengan pernyataan-pernyataan yang menjatuhkan tokoh-tokoh besar Indonesia. PKI menyatakan pada masyarakat bahwa Soekarno dan Moh Hatta itu salah, karena telah menyetujui dua perjanjian yakni perjanjian Linggarjati dan Renville.
  • FAKTOR IDEOLOGI
PKI yang memiliki dasar ideologi komunisme ingin mengambil kesempatan untuk mendirikan negara komunis di Indonesia, tetapi Masyarakat sudah merasa puas dengan pemerintahan RI yang ada, pemerintahan yang adil dengan landasan ideologi Pancasila yang sangat bijaksana. Hal inilah yang menjadi pemicu utama PKI melakukan pemberontakan-pemberontakan di beberapa daerah di Indonesia salah satunya yakni kota Madiun. Pemberontakan tersebut dikenal dengan sebutan peristiwa Madiun tahun 1948.
  • FAKTOR SOSIAL EKONOMI
PKI untuk mencari pendukung dan pengikut lebih terpusat pada masyarakat pedesaan. Masyarakat petani yang buta huruf dan buta baca tulis yang mudah dipengaruhi. PKI menyatakan bahwa PKI berada dipihak mereka yang secara kontras dan tidak mendapat perhatian dari pemerintah, dan PKI mengagung-agungkan rakyat kecil. Lalu para anggota PKI memberikan iming-iming (janji) tanah bagi petani atau buruh yang ikut dipihak PKI, Tanah-tanah yang dijanjikan untuk diberikan PKI pada masyarakat kecil adalah tanah hasil rampasan dari pemerintah daerah, para tokoh masyarakat dan juga tokoh agama.
    tokoh pemberontakan PKI di Madiun

    2. FAKTOR TERJADINYA PEMBERONTAKAN DI/TII
    • FAKTOR AGAMA
    Gerakan DI/TII merupakan gerakan islam yang menjadi unggulan dan menyuruh rakyat indonesia mematuhi agama islam dan aturan islam sesuai Al QURAN dan Hadis. Gerakan ini membentuk Negara Islam Indonesia (disingkat NII; juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI) yang artinya adalah “Rumah Islam” dan indonesia akan dijadikan negara islam.
    • FAKTOR IDEOLOGI
    DI/TII akan melakukan indonesia menjadi negara agama islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya bahwa “Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam”, Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Hadits. DI/TII menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang yang berlandaskan syari’at Islam, dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Alqur’an dan Hadits Shahih, sesuai dalam Qur’aan Surah 5. Al-Maidah, ayat 50.
    • FAKTOR POLITIK
    DI/TII membuat sebuah Negara Islam Indonesia (disingkat NII, juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI) yang artinya adalah “Rumah Islam” adalah gerakan politik yang telah diproklamasikan. Gerakan ini menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru saja diproklamasikan kemerdekaannya dan ada pada masa perang dengan tentara Kerajaan Belanda sebagai negara dengan agama Islam sebagai dasar negara.
    Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo
    tokoh pemberontakan DI/TII

    3. FAKTOR TERJADINYA PEMBERONTAKAN G30S/PKI
    • FAKTOR AGAMA
    PKI adalah partai yang menganut paham komunis yang berarti paham yang tidak mengakui adanya Tuhan. PKI menginginkan negara tetap komunis di Negara Non Komunis adalah merebut kekuasaan negara dan mengkomuniskannya.
    • FAKTOR IDEOLOGI
    Pada masa presiden Soekarno, ideologi NASAKOM diberlakukan secara seimbang, ideologi NASAKOM adalah ideologi nasionalis, ideologi agamis dan ideologi komunis, karena diberlakukan secara seimbang akibatnya komunis merasa punya angin segar, dan ahirnya komunis ingin menguasai indonesia dengan memberlakukan hanya ideologi komunis yang berlaku atau dengan kata lain PKI ingin mengubah ideologi nasional (pancasila) menjadi ideologi komunis
    • FAKTOR POLITIK
    Faktor ini juga menjadi salah satu sebab kuat, karena PKI lah yang menghasut Presiden Soekarno untuk bersikap lebih tegas dan menolak negosiasi yang diusulkan oleh Presiden Pilipina dan Perdana Mentri Malaysia saat itu. Tentu saja hal ini tidak lepas dari tindakan rakyat Malaysia saat itu yang menyerbu gedung KBRI dan membuat PM Malaysia saat itu Tunku Abdul Rahman dipaksa menginjak lambang negara Indonesia.
    • FAKTOR EKONOMI
    Ekonomi Indonesia sedang terpuruk pada tahun 1965 dimana hal ini menyebabkan dukungan dari rakyat kepada Presiden Soekarno berkurang. Ditambah lagi dengan kebijakan “Ganyang Malaysia” yang dianggap akan memperparah kondisi ekonomi Indonesia saat itu, kepercayaan masyarakat Indonesia dan militer mencapai titik terburuk saat itu.
    DN Aidit
    tokoh pemberontakan G30S/PKI

    4. FAKTOR TERJADINYA PEMBERONTAKAN ANDI AZIZ
    • FAKTOR IDEOLOGI
    Kekacauan yang berlangsung di Makassar ini terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti federal, mereka mendesak NIT supaya segera menggabungkan diri dengan RI. Sementara itu di sisi lain terjadi sebuah konflik dari kelompok yang mendukung terbentuknya Negara Federal. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya kegaduhan dan ketegangan di masyarakat.
    • FAKTOR POLITIK
    Pemerintah mengirimkan 1 batalion TNI dari Jawa pimpinan Mayor Hein Victor Worang. Kedatangan pasukan tersebut dipandang mengancam kedudukan kelompok masyarakat pro-federal.Selanjutnya kelompok pro-federal ini bergabung dan membentuk “Pasukan Bebas” di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz.Ia menganggap masalah keamanan di Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawabnya.
    • FAKTOR SOSIAL
    Ada perasaan curiga di kalangan bekas anggota-anggota KNIL yang disalurkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Setikat (APRIS)/TNI. Karena Kapten Andi Aziz termakan hasutan Mr. Dr. Soumokil yang menginginkan tetap dipertahankannya Negara Indonesia Timur (NIT), akhirnya ia mengerahkan anak buahnya untuk menyerag Markas Panglima Territorium. Ia bersama anak buahnya melucuti senjata TNI yang menjaga daerah tersebut.

    Andi Azis
    tokoh pemberontakan ANDI AZIZ

    5. FAKTOR TERJADINYA PEMBERONTAKAN APRA
    • FAKTOR IDEOLOGI
    Penyebab pemberontakan APRA adalah keinginan Raymond Westerling dan Sultan Hamid II untuk merebut kekuasaan dan mempertahankan negara federal Republik Indonesia Serikat, seiring dengan dibubarkannya negara-negara bagian bentukan Belanda di RIS yang bergabung kembali ke Republik Indonesia.
    Selain itu penyebab lainya adalah kekecawaan mantan anggota tentara KNIL yang khawatir pengaruh dan kekuasaanya berkurang setelah bergabung TNI.
    • FAKTOR SOSIAL
    Gerakan ini di Jakarta ialah agar dapat melakukan penangkapan atas sejumlah menteri Republik Indonesia Serikat yang saat itu sedang dalam menghadiri suatu sidang kabinet dan juga dalam upaya pembunuhan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
    • FAKTOR POLITIK
    APRA memohonkan sebuah ultimatum dengan bentuk suatu tuntutan agar APRA bisa mendapat pengakuan sebagai Tentara Pasundan dan menolak untuk dibubarkannya Pasundan atau negara Federal tersebutKemudian adanya Ultimatum tersebut tak mendapat tanggapan dari pemerintah, sehingga akhirnya sekitar pada tanggal 23 Januari 1950 berlangsung di Bandung APRA melkaukan sebuah teror, namun aksi tersebut berhasil dihentikan.
    Raymond Westerling
    tokoh pemberontakan APRA

    6. FAKTOR TERJADINYA PEMBERONTAKAN RMS
    • FAKTOR IDEOLOGI
    Pemberontakan yang mereka lakukan ini merupakan bentuk ketidakpuasan atas kembalinya Republik Indonesia Serikat ke Negara kesatuan Republik Indonesia, kala itu atas keberhasilan APRIS mengatasi keadaan, menyebabkan banyak masyarakat yang semangat atas kembalinya Republik Indonesia Serikat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    • FAKTOR SOSIAL
    Berdirinya RMS dan terjadinya pemberontakan juga menyebabkan hubungan antar kelompok di Maluku terganggu, terutama bagi kelompok pendukung RMS dan kelompok pendukung NKRI. RMS menimbulkan berbagai contoh konflik sosial dalam masyarakat di wilayah Maluku, keadaan tersebut juga menyebabkan masyarakat bingung akan status kewarganegaraan mereka, sehingga hubungan antar anggota masyarakat juga terganggu.
    • FAKTOR POLITIK
    Seluruh pemberontakan atau gerakan sparatisme secara jelas menyebabkan timbulnya ancaman bagi stabilitas NKRI, termasuk juga dengan terbentuknya RMS. Terbentuknya RMS memberikan ancaman dan juga rasa ketidaknyamanan bagi wilayah Indonesia, dimana pada masa itu sedang dalam proses kembali dari RIS ke NKRI. Oleh sebab itu,pemerintah melakukan beberapa upaya menjaga keutuhan NKRI untuk menghentikan pemberontakan yang terjadi agar dapat menciptakan keamanan, kenyamanan, serta kestabilan NKRI. 
     Dr. Chris Soumokil
    tokoh pemberontakan RMS

    7. FAKTOR TERJADINYA PEMBERONTAKAN PRRI
    • FAKTOR POLITIK
    Pemberontakan ini dilandasi kekecewaan para politis dan perwira di daerah atas kebijakan pemerintah pusat Republik Indonesia yang berbasis di Jakarta. Pemerintah pusat dianggap terlalu mengistimewakan pulau Jawa dibanding pulau luar. Selain itu kebijakan pemerintah pusat dianggap terlalu sentralistis dan tidak memperhatikan kepentingan daerah.
    • FAKTOR IDEOLOGI
    Kedekatan presiden Sukarno dengan PKI juga membuat para perwira dan poltisi di daerah tidak senang, karena mereka banyak yang sangat anti komunis dan pro barat. Selain itu pada masa ini Indonesia sangat tidak stabil dalam sisi politis karena sisten Demokrasi Liberal yang menganut pemerintahan parlementer. Pada masa ini kabinet dan perdana menteri berkali kali ganti karena mendapat mosi tidak percaya dari parlemen.
    • FAKTOR EKONOMI
    Haluan politik dinilai tidak kondusif bagi pembangunan ekonomi di daerah. Hal ini ditandai dengan penyalahgunaan wewenang pemerintah pusat dalam penggunaan sumber devisa, pemberian ijin atau fasilitias istimewa kepada anggota partai penyokongya dan birokrasi yang berbelit-belit. Hal ini berimbas, salah satunya, pada kesejahteraan prajurit TNI yang membuat pimpinan2 militer di daerah kecewa. Maka mereka menempuh jalan sendiri2 dalam menghimpun dana, yaitu melakukan perdagangan tanpa prosedur yang seharusnya. Oleh pemerintah pusat kegiatan para petinggi militer di daerah itu disebut “barter”.
    • FAKTOR SOSIAL
    Ketidakpuasan di daerah2 ini diperburuk dengan kondisi internal tentara, khususnya AD, yang tidak kompak & bisa dibilang terpecah belah. Perpecahan di tubuh AD ini ditandai dengan pimpinan AD mengajukan petisi kepada Presiden Soekarno untuk membubarkan Parlemen. 
    Sjafruddin Prawiranegara
    tokoh pemberontakan PRRI

    8. FAKTOR TERJADINYA PEMBERONTAKAN PERMESTA
    • FAKTOR POLITIK
    Dalam Piagam Perjuangan Semesta terdapat tuntutan mengenai perubahan sistem pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Hal itu disebabkan terdapat  kelemahan dalam sistem pemerintahan pusat, yaitu “sentralisme yang statis formal” sehingga menyebabkan terjadinya birokrasi, korupsi, dan stagnasi pembangunan daerah. Oleh karena itu, dituntut adanya kabinet presidensial, sebuah “Senat” atau “Majelis Tinggi” disamping DPR, serta desakan agar Hatta turut memimpin Dewan Nasional yang sedang direncanakan Bung Karno.
    • FAKTOR EKONOMI
    Sistem otonomi daerah sangat ditekankan yang mana perdagangan hasil produksi daerah dilakukan melalui sistem barter dengan perbandingan pembagian 70 % untuk daerah dan 30 % untuk pusat. Dalam cara perjuangan Permesta, para penguasa resmi tetap berfungsi, yaitu pihak militer dan pemerintah daerah, serta bekerja sama dalam bentuk pemerintah militer yang dipimpin seorang panglima. Masyarakat juga dilibatkan melalui Konsentrasi Tenaga.
    • FAKTOR SOSIAL
    Kepribadian atau identitas daerah itu merupakan potensi yang bisa dipakai untuk merealisasikan pembangunan sebab akan membangun motivasi rakyat untuk berpartisipasi atau auto aktivitas. Auto aktivitas mengandung arti partisipasi rakyat, dan partisipasi rakyat tidak mungkin tercapai bila sistem budaya rakyat yang bersangkutan tidak dihiraukan. Ini menyangkut harga diri manusia, yaitu manusia yang berhasil.
    • FAKTOR IDEOLOGI
    Masalah Permesta adalah ungkapan dari ketegangan-ketegangan dalam struktur politik, khususnya militer.  Sekelompok perwira muda yang merasa prihatin dengan arah gejala kebijakan pemerintah dalam masalah-masalah politik dan ekonomi, atas inisiatif masing-masing mengambali langkah-langkah konkret.
    Alex Kawilarang
    tokoh pemberontakan PERMESTA

    9. FAKTOR TERJADINYA PEMBERONTAKAN BFO
    • FAKTOR SOSIAL
    Sejak Perundingan Linggarjati disetujui dan ditanda tangani dan di perparah dengan penandatanganan perundingan yang lainnya, seperti Roem-Royen. Konsep Negara Federal dan "Persekutuan" Negara Bagian (BFO/Bijeenkomst Federal Overleg) mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan.  Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan.
    • FAKTOR POLITIK
    Dalam sejarah persoalan negara federal dan BFO terdapat dua kubu BFO. Kelompok BFO yang pertama melakukan kerjasama dengan RI untuk membentuk Negara Indonesia Serikat dan menolak kerjasama dengan Belanda. Kelompok BFO yang kedua ini menginginkan agar mempertahankan kerjasama garis kebijakan dengan Belanda. Kedua kubu BFO semakin sengit melakukan pertentangan saat Agresi Militer II yang dilancarkan oleh Belanda.
    • FAKTOR IDEOLOGI
    Permasalahan tentang perbedaan keinginan dalam penggunaan atau tidak lagu Indonesia Raya dan bendera Merah Putih oleh NIT (Negara Indonesia Timur) menjadi persoalan yang tidak bisa diputuskan dalam konferensi. Dalam permasalahan negara federal tersebut secara tidak langsung dapat menjatuhkan kabinet NIT. BFO sendiri juga memiliki pertentangan di batang tubuhnya.
    Sultan Hamid II
    tokoh pemberontakan BFO

    Komentar